Ugems Portal

Begini Cara Komisi XI DPR Kawal Defisit APBN 2026 Tak Tembus 3%

2026-04-08T07:00:25Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR memastikan akan terus mengawal pengelolaan fiskal pemerintah supaya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak tembus 3% PDB, sesuai dengan batasan yang tertera dalam UU Keuangan Negara.
Untuk itu, sejumlah skema kebijakan yang diperlukan pemerintah telah siap didukung oleh parlemen untuk menjaga defisit hanya naik sedikit di atas target 2,68% pada tahun ini, yakni sekitar 2,88% sampai dengan 2,9%.
Dukungan itu di antaranya seperti melalui penerbitan undang-undang baru untuk mengamankan defisit fiskal tak tembus 3%, seperti UU yang mendukung kebijakan setop restitusi hingga pungutan windfall tax.

"Enggak akan (3% PDB). Saya yakin masih belum. Pemerintah belum pada opsi untuk melebarkan, melebihi di angka 3%," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam program Sqwak Box CNBC Indonesia, Rabu (8/4/2026).
"Karena perintahnya Bapak Presiden kepada Menteri Keuangan yang disampaikan kepada DPR itu menyatakan bahwa defisit dijaga di 3%, dan 3% itu angkanya bisa 2,88%, bisa 2,9%," tegasnya.
Misbakhun menjelaskan, kebijakan pemerintah yang bisa didukung DPR itu misalnya memperketat kebijakan restitusi atau pengembalian lebih bayar pajak yang ditagihkan wajib pajak badan ke negara.
Dalam situasi yang berpotensi mendorong krisis global, seperti yang terjadi saat ini akibat gejolak harga energi dunia yang dipicu peperangan di Timur Tengah, Ia mengatakan, kebijakan restitusi bisa disetop sementara, untuk mendukung daya tahan fiskal pemerintah.
Kita bisa mendapatkan penerimaan sampai Rp 500 triliun hanya dari menahan restitusi. Atau kalau perlu kita kesampaikan, restitusi tidak kita bayarkan," kata Misbakhun dalam program Sqwak Box CNBC Indonesia, RAbu (8/4/2026).
Misbakhun memastikan, DPR bahkan bisa menggunakan berbagai instrumen regulasi untuk mendukung kebijakan penghentian sementara restitusi, terutama melalui penetapan undang-undang. Di level teknis, dukungan politik juga bisa diberikan oleh DPR bila harus terbit peraturan menteri keuangan (PMK) terkait kebijakan penyetopan restitusi.
"Kalau bantalannya itu undang-undang, kita bisa melakukan lewat undang-undang. Kalau bantalannya itu adalah peraturan di tingkat menteri, kita bisa bikin peraturan menteri yang berbeda," ucap Misbakhun.
Ia pun mengklaim pengusaha pada dasarnya bersedia untuk menunda pengembalian kelebihan bayar pajak. Sebab, tujuannya untuk menjaga iklim pertumbuhan ekonomi semata.
"Tentunya harus dibicarakan. Kepada seluruh stakeholder-nya, kepada pengusahanya. Karena apa? Pada situasi yang seperti ini kebersamaan, kegotong royongan, dan saling memahami situasi ini sebagai solidaritas nasional, itu sangat penting," ungkap Misbakhun.
"Pengusaha tentunya tidak akan memikirkan dirinya sendiri sepanjang mereka bisa bayar karyawan, bisa membayar pajak, bisa mendapatkan keuntungan, dan kemudian men-sustainability bisnis mereka. Saya yakin mereka juga tidak akan keberatan berkontribusi untuk bangsa dan negara," paparnya.
Selain itu, Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan skema windfall tax, di tengah besarnya potensi kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia di pasar dunia efek perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Misbakhun mengatakan, perang itu tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia yang menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Melainkan, juga komoditas ekspor utama RI, seperti harga minyak mentah kelapa sawit (CPO), nikel, batu bara, alumunium, tembaga, emas, kopi, hingga karet.
"Tentunya kita bisa menyiapkan pemerintah untuk skema windfall tax," kata Misbakhun.
Misbakhun mengatakan, skema windfall tax yang diterapkan untuk memajaki durian runtuh profit eksportir komoditas itu penting sebagai penopang penerimaan negara dari sisi pajak.
Terutama karena kebutuhan penerimaan negara saat ini makin tinggi untuk mengompensasi tekanan belanja negara dari sisi subsidi energi, karena BBM bersubsidi seperti Pertalite pemerintah tetapkan tidak naik meski harga minyak mentah dunia tengah melambung demi menjaga daya beli masyarakat.
"Tentunya ini kan harus dibicarakan bersama dengan asosiasi pengusahanya, secara sektoral, secara sebagian bahwa pada tingkat harga tertentu yang kapan disebut Windfall dan kapan kemudian dikenakan berapa persen. Ini juga menimbulkan potensi di luar yang normal," tutur Misbakhun.
Melalui skema kebijakan windfall tax, Kementerian Keuangan kata dia nantinya memiliki ruang untuk menjaga defisit APBN tetap dalam batas aman UU Keuangan Negara, yakni 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ia mengatakan, defisit APBN hanya akan bergerak naik 0,2% poin, dari target 2,68% sepanjang tahun ini menjadi 2,88%.
"Nah ini tentunya akan memberikan penguatan-penguatan kepada penerimaan negara yang bisa meng-offset kenaikan dampak kenaikan BBM, kemudian kita tutupi dari penerimaan dari sektor yang mengalami lonjakan harga yang biasa kita sebut dengan windfall tadi," papar Misbakhun.
"Nah kalau kita bisa mengexercise ini dengan baik, saya yakin akan APBN kita mempunyai daya tahan yang lebih kuat dan tidak ada perlu kekhawatiran yang berlebihan bahwa kita akan mengharapi tekanan," tegasnya.
Penting dicatat, windfall tax bukanlah istilah baru dalam dunia perpajakan. Berdasarkan artikel di website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bertajuk "Windfall Tax: Dampaknya terhadap Industri batu bara", windfall tax merupakan bentuk pajak khusus yang dikenakan pada pendapatan yang tak terduga atau di luar perkiraan yang diperoleh oleh suatu industri atau perusahaan tertentu.
Penerapan pajak ini bertujuan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan yang diperoleh dari perubahan harga komoditas atau situasi pasar yang menguntungkan secara tiba-tiba. Dengan mengenakan pajak pada keuntungan yang tak terduga ini, pemerintah bisa mendapatkan dana tambahan untuk berbagai keperluan pembangunan, infrastruktur, atau untuk program sosial.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah memang akan menaikkan target defisit Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari semula 2,68% menjadi 2,9% pada tahun ini.
Purbaya menuturkan pihaknya telah melakukan exercise atau kalkulasi atas defisit APBN tahun ini. Nantinya, perubahan ini akan dimuat dalam laporan semester (lapsem) dan dilaporkan ke DPR RI.
"Jadi kalau di atas 10% gak apa-apa kan..lapsem aja," ujar Purbaya, saat makan siang bersama media di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/4/2026).

(arj/mij)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Harga Batu Bara Memanas Lagi Diprediksi Bertahan di Level Tinggi

2026-04-08T07:00:21Z

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga batu bara global saat ini menunjukkan tren stabil dengan kecenderungan menguat terbatas, seiring meningkatnya pengaruh harga komoditas energi lain, khususnya liquefied natural gas (LNG), di tengah ketidakpastian geopolitik.
Research and Development ICDX Muhammad Amru Syifa mengungkapkan bahwa kenaikan harga batu bara pada awal April mencerminkan adanya peralihan sementara dari gas ke batu bara. Hal ini dipicu lonjakan harga LNG akibat gangguan geopolitik di sejumlah wilayah strategis.
Dia menyebut harga acuan batu bara Newcastle saat ini berada di kisaran US$136 hingga US$140 per ton. Ini menunjukkan adanya switching sementara dari gas ke batu bara.
Selain itu, tambahan permintaan global yang diperkirakan mencapai 40–60 juta ton turut menjadi faktor penopang harga, khususnya untuk batu bara berkalori tinggi yang pasokannya relatif terbatas.
Meski demikian, Amru menilai proses transisi energi dari batu bara ke sumber energi yang lebih bersih masih berlangsung secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan struktural, baik di kawasan Eropa maupun Asia.
“Ke depan, harga batu bara diperkirakan tetap bergerak dalam kisaran US$110–US$140 per ton, dengan kemungkinan penyesuaian jika terjadi perubahan pada pasokan global atau permintaan energi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Selain itu, kebijakan emisi karbon di negara konsumen juga akan menjadi faktor penting yang memengaruhi arah permintaan dalam jangka menengah.
Lebih lanjut, Amru menekankan bahwa saat ini batu bara berperan sebagai energi penyeimbang, sehingga permintaannya tidak hanya ditentukan oleh faktor internal industri, tetapi juga oleh dinamika pasar energi global secara keseluruhan.
Di sisi lain, pergerakan harga minyak dunia juga masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Ketegangan di wilayah tersebut berpotensi mengganggu jalur distribusi utama energi global seperti Selat Hormuz.
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kebijakan produksi dari kelompok negara pengekspor minyak (OPEC+), serta kondisi ekonomi global. Perlambatan ekonomi dapat menekan permintaan energi, sementara perbaikan pasokan berpotensi menahan kenaikan harga.
Bagi Indonesia, fluktuasi harga minyak menghadirkan dampak yang beragam. Di satu sisi, terdapat peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor energi. Namun di sisi lain, sebagai negara yang masih mengimpor minyak, kenaikan harga dapat membebani neraca perdagangan dan meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi.
Tak hanya itu, pergerakan harga energi juga berpotensi mendorong inflasi, terutama pada sektor transportasi dan energi. Oleh karena itu, respons kebijakan pemerintah akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah dinamika pasar energi global.

Source https://www.bisnis.com

Emiten Emas HRTA hingga BRMS Tampung Berkah Reli Harga Logam Mulia

2026-04-08T07:00:17Z

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi kenaikan lanjutan harga emas mendorong emiten Tanah Air yang memiliki bisnis berkaitan dengan komoditas logam mulia mengambil ancang-ancang. PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) hingga PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) setidaknya sudah ambil langkah maju.
Direktur Investor Relations PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) Thendra Crisnanda menilai dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini telah mempertegas posisi emas sebagai aset lindung nilai dalam jangka panjang. Dia turut memprediksi, emas sebagai aset safe haven akan terus diburu masyarakat.
”Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, seperti konflik geopolitik maupun tekanan inflasi, masyarakat cenderung melihat emas sebagai sarana menabung nilai yang relatif stabil. Kami melihat minat terhadap kepemilikan emas tetap kuat, baik dari masyarakat maupun institusi,” katanya dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (7/4/2026).

Selain faktor permintaan masyarakat, tren akumulasi emas oleh bank sentral juga dinilai menunjukkan sinyal yang kuat. BI sendiri disebut telah menambah 7 ton emas ke dalam cadangan nasional sepanjang 2025, sehingga total cadangan emas mencapai 85 ton pada akhir tahun.
Thendra menyitir target dari Goldman Sachs terhadap harga emas senilai US$5.400 per troy ounce pada 2026 dan JP Morgan senilai US$6.000 per troy ounce dalam jangka panjang. Thendra menyebut, proyeksi itu didasarkan pada permintaan kuat dari bank sentral dan institusi di tengah kekhawatiran terhadap penurunan mata uang global.
”Dengan kombinasi faktor geopolitik, kebijakan moneter, serta momentum permintaan domestik menjelang Ramadhan, emas diperkirakan akan tetap menjadi pilihan aset lindung nilai bagi masyarakat untuk ditabung dalam jangka panjang,” tegasnya.
Di tengah peluang ini, HRTA disebut mengambil fokus pada penguatan ekosistem bisnis emas yang terintegrasi, termasuk peningkatan volume penjualan emas batangan HRTA Gold, optimalisasi jaringan distribusi dan ritel, serta penguatan kemitraan dengan institusi keuangan terutama dalam ekosistem bullion bank.
"Perseroan juga akan terus menjaga efisiensi operasional dan disiplin pengelolaan biaya untuk mempertahankan profitabilitas," katanya.
Memasuki 2026, Thendra mengatakan peluang HRTA menggenjot kinerja keuangannya berasal dari meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global, serta pengembangan ekosistem bullion bank dan permintaan dari institusi keuangan di Indonesia.
"Sementara itu, tantangan yang dihadapi antara lain volatilitas harga emas global, dinamika kebijakan moneter internasional, serta kondisi geopolitik yang dapat mempengaruhi sentimen pasar dalam jangka pendek," ujarnya.

Di satu sisi, Direktur PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) Herwin Hidayat, turut memprediksi kenaikan harga emas lewat sejumlah lembaga keuangan global yang meramal harga emas pada kisaran US$5.400—US$6.000 per troy ounce hingga akhir 2026 atau awal 2027.
“Saat ini, biaya operasi BRMS masih ada di kisaran US$1.700—US$1.800 per troy ounce. Mengingat harga emas global saat ini ada di kisaran US$4.600—US$4.700, maka BRMS masih mendapatkan profit margin yang cukup baik,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (7/4/2026).
Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, menilai di tengah potensi kembali berkilaunya harga emas, emiten tambang emas Tanah Air dibekali sentimen positif. Pasalnya, kenaikan harga jual rata-rata bakal mendorong margin laba naik secara signifikan.
Sebaliknya, emiten perhiasan emas justru dinilai terdampak negatif lantaran lonjakan harga bahan baku berisiko menekan margin dan mengurangi permintaan dari konsumen ritel lantaran harga yang terlampau jauh.
”Emiten tambang emas cenderung positif karena kenaikan harga jual rata-rata langsung melebarkan margin laba secara signifikan. [Sementara] emiten perhiasan emas cenderung negatif karena lonjakan harga bahan baku menggerus margin dan berisiko menurunkan volume permintaan dari konsumen ritel akibat harga yang terlalu tinggi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Di tengah kondisi ini, penurunan volume produksi lantaran kendala cuaca, operasional, hingga pembengkakan biaya energi menjadi risiko utama emiten tambang emas. Belum lagi, volatilitas rupiah turut mendorong risiko yang lebih besar bagi emiten ini.
Namun, di tengah kenaikan harga energi, Wafi menilai bahwa kompensasi biaya dari lonjakan harga emas akan jauh melampaui kenaikan biaya logistik dan operasional perusahaan. Dengan kata lain, emiten tambang emas sangat diuntungkan dari potensi kenaikan ini.
Wafi merekomendasikan saham PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) pada target harga Rp880, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pada target harga Rp5.100, dan saham PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) dengan target Rp2.400 per saham.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

Kalsel kemarin dari mobil listrik hingga kelola air tambang

2026-04-08T07:00:13Z

Tanjung (ANTARA) - Sejumlah berita ekonomi dan kesra disiarkan di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Selasa (7/4) dari Pemkot Banjarmasin uji coba mobil listrik untuk transportasi publik hingga adaro terapkan standar ketat kelola air tambang.Berikut rangkuman berita ekonomi dan kesra di Kalimantan Selatan yang menarik untuk dibaca ke kembali.1. Pemkot Banjarmasin uji coba mobil listrik untuk transportasi publikSelengkapnya baca di sini2. Bupati HSU tekankan penanganan banjir di RKPD 2026Selengkapnya baca di sini3.Pemkab Banjar E-Monev KLA 2026 perkuat komitmen perlindungan anakSelengkapnya baca di sini4. Pemkab Tapin perkuat layanan hadapi penilaian OmbudsmanSelengkapnya baca di sini5. adaro terapkan standar ketat kelola air tambangSelengkapnya baca di sini

Source https://kalsel.antaranews.com

PTBA Targetkan Produksi Batu Bara Bisa Tembus 100 Juta Ton di 2030

2026-04-08T01:00:50Z

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menetapkan target jangka panjang untuk menggenjot volume produksi batu baranya. Perusahaan memproyeksikan tingkat produksi dapat dilipatgandakan hingga menembus angka 100 juta ton pada tahun 2030 mendatang.
Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan bahwa target tersebut merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) perusahaan untuk mengoptimalisasi sisa cadangan batu bara. Hal itu juga menjadi strategi antisipasi sebelum masa transisi menuju target net zero emission (NZE) pada 2060 benar-benar menekan tingkat konsumsi batu bara global.
"Kalau di tahun 2026 ini kami mengharapkan nanti 50 juta (ton), kami punya roadmap-nya nanti di tahun paling tidak di tahun 2030 atau sudah menjadi 100 juta (ton). Sehingga cadangan kita ini nantinya bisa teroptimalisasi dengan baik," ujar Arsal dalam paparan kinerja perseroan, di Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Perusahaan mencatat, saat ini cadangan batu bara grup PTBA berada di kisaran 2,7 miliar ton dengan total sumber daya masih di atas 5 miliar ton. Arsal menyadari bahwa seiring berjalannya waktu menuju net zero emission, tren penggunaan batu bara kemungkinan besar akan menurun.
Untuk menopang target lonjakan produksi tersebut, PTBA saat ini tengah mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur logistik angkutan batu bara relasi Tanjung Enim - Kramasan. Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (COD) pada pertengahan tahun ini.
Dengan beroperasinya jalur logistik Kramasan, kapasitas angkut perusahaan akan meningkat tajam. Meskipun, produksin perusahaan tahun ini masih ditahan di kisaran 49,5 juta hingga 50 juta ton sesuai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah, Arsal memastikan angka tersebut akan melesat pada tahun berikutnya.
"Dengan adanya Kramasan ini insyaallah kalau kami jadi di bulan Juni atau Juli ya, kami masih menyesuaikan dulu, masih dengan RKAB yang sudah disetujui. Tapi tahun depan udah pasti kami akan jauh di atas 50 juta," tutupnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Tak Cuma China & India, PTBA Punya Pasar Baru Sampai ke Eropa

2026-04-08T01:00:47Z

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (ptba) mengungkapkan pasar batu bara perusahaan bukan hanya di wilayah Asia. Sekarang, ekspor batu bara dari Indonesia sudah mencapai di wilayah Eropa.
Direktur Utama ptba Arsal Ismail bilang, strategi diversifikasi ini dilakukan untuk memastikan target penjualan ekspor perusahaan tetap tercapai. Beberapa negara di kawasan Asia maupun Eropa kini menjadi sasaran baru pemasaran komoditas batu bara produksi perusahaan.
"Kami juga melakukan diversifikasi untuk melakukan pemasaran-pemasaran yang selama ini konsentrasinya hanya ke China dan India. Tapi kami juga sudah mengembangkan ke Bangladesh, ke Vietnam, ke Korea Selatan dan Filipina," ujar Arsal dalam paparan kinerja perusahaan, dikutip Selasa (7/4/2026).

Selain memperkuat pangsa pasar di Asia, Arsal menyebutkan bahwa perusahaan juga telah mencoba menembus pasar Eropa. Meskipun volume penjualannya belum terlalu besar, ekspor ke beberapa negara Eropa dinilai sebagai langkah untuk memperluas jangkauan pembeli global di masa depan.
"Dan juga kami juga mencoba kemarin ke Eropa, ini ke Spanyol dan Romania tapi tidak banyak karena waktunya yang memang panjang," jelasnya.
Ekspansi tersebut melengkapi porsi penjualan batu bara ptba yang sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh 6% menjadi 45,4 juta ton. Dari total volume penjualan tersebut, perusahaan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik sebesar 54%, sementara 46% sisanya ditujukan untuk pasar ekspor.
"Nah ini tentunya semakin memperkuat posisi ptba sebagai pilar ketahanan energi nasional sekaligus mencerminkan langkah ekspansi perseroan dalam mendukung stabilitas sektor energi dan perekonomian Indonesia," pungkasnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

74 RibuPerusahan Wajib Lapor Pengelolaan Lingkungan, Ini Alasannya!

2026-04-08T01:00:43Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sebanyak 74 ribu unit usaha yang memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dan AMDAL diwajibkan melapor secara rutin. Dengan begitu pengawasan bisa tetap dilakukan selama 6 bulan sekali, dan disertai aspek-aspek yang dibutuhkan.
"Melalui sistem informasi pelaporan elektronik tersebut kita akan mengembangkan pada jangkauan yang lebih jauh melalui dengan dikombinasikan dengan penilaian peringkat dari ketaatan lingkungan hidup. Penilaian ini tentu sangat luas sehingga pasti akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi," ujar Hanif dalam sambutannya di Anugerah Lingkungan PROPER, Selasa (7/4/2026).
Pengawasan lingkungan hidup ini menurutnya bukan hanya harus dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Bahkan ada pasal yang mengatakan pada saat bupati, walikota bahkan gubernur tidak melakukan pengawasan lingkungan hidup, dan terjadi suatu musibah yang menyebabkan meninggalnya seseorang, maka kepadanya diancam pidana," ungkapnya.
Untuk itu, ke depannya model-model PROPER harus dikembangkan lebih luas, tidak hanya sebatas predikat melainkan Langkah nyata. Menurutnya PROPER nantinya akan dikombinasikan dengan nilai pengawasan dan penegakan hukum.
"Kami bekerja bareng Komisi 12 DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup kita menargetkan pengawasan yang lebih ketat pada kegiatan ekstraksi mineral dan batu bara," kata Hanif.
Dia menegaskan, bersama Komisi 12 DPR RI akan melakukan pengawasan intensif pada 1.358 kegiatan ekstraksi, baik batu bara, mineral, dan tambang lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas lingkungan hidup dan menanggulangi pencemaran air.
"Untuk itu kami mohon ini dimaklumi dengan sangat, bahwa telah melakukan pendetailan terkait dengan aktivitas pada 14 provinsi yang kemudian di dalamnya terdapat aktivitas 1.358 unit perusahaan. Maka kepada perusahaan tersebut bilamana belum dilengkapi dengan Surat Layak Operasi SLO untuk pembuangan air permukaan, kami mohon izin untuk kami lakukan pembekuan persetujuan lingkungannya, tegas Hanif.

(rah/rah)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Sah! PTBA Kantongi Persetujuan Produksi Batu Bara 49,5 Juta Ton 2026

2026-04-08T01:00:41Z

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026. Perusahaan menyatakan bahwa usulan target produksi yang diajukan telah disetujui sepenuhnya oleh pemerintah sebesar 49,5 juta ton.
Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa persetujuan RKAB sudah dikantongi sejak awal bulan Maret lalu. Ia menegaskan bahwa operasional perusahaan akan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun untuk tahun ini.
"Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, memasuki tahun 2026 kami juga bersyukur bahwa per tanggal 6 Maret kemarin RKAB perseroan telah disetujui tanpa adanya pengurangan volume yang kami usulkan," ujar Arsal dalam paparan kinerja perusahaan, di Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan RKAB yang telah disetujui tersebut, PTBA menetapkan target produksi dan penjualan batu bara hampir mencapai 50 juta ton. Volume tersebut diharapkan mampu dicapai dengan optimal, sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good mining practice.
"Berdasarkan RKAB tersebut perseroan menargetkan volume produksi dan penjualan ini sekitar hampir 50 jutaan atau 49,5 juta tapi kami harapkan nanti bisa mencapai 50 dengan fokus strategi tentunya pada peningkatan efisiensi serta optimalisasi portofolio bisnis," tambahnya.
Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2025 lalu, PTBA berhasil memproduksi batu bara sebanyak 47,2 juta ton atau mengalami peningkatan sekitar 9%. Sementara untuk volume penjualan tercatat sebesar 45,4 juta ton dengan porsi mayoritas sebesar 54% dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
"Oleh karena itu, ke depan tahun 2026 ini kami tetap optimis dan juga tentunya menjunjung prinsip kehati-hatian," tandasnya.
Target batu bara RI
Untuk sektor batu bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas produksi pada 2026 menjadi kurang lebih sekitar 600 juta ton. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi 2025 sebesar 790 juta ton.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemangkasan target produksi ini ditujukan guna mendorong harga batu bara kembali naik dan menjaga cadangan batu bara ke depannya.
Menurut dia, Indonesia sendiri menyuplai sekitar 514 juta ton batu bara atau 43% dari total volume perdagangan dunia yang mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Kondisi inilah yang menjadi biang kerok jatuhnya harga batu bara.
"Akibatnya apa supply and demand tidak terjaga, artinya harga batu bara turun. Lewat kesempatan berbahagia ini, Kementerian ESDM sudah rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan lakukan revisi terhadap kuota RKAB. Jadi, produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang kita untuk cucu kita," ujar Bahlil, dikutip Senin (19/1/2026).

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Soal Air, Menteri LH Perketat Pengawasan 1.538 Perusahaan Tambang

2026-04-08T01:00:37Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap kegiatan ekstraksi mineral dan batu bara (minerba) sepanjang tahun 2026.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan perlindungan lingkungan, terutama dari risiko pencemaran air akibat aktivitas pertambangan.
"Kita targetkan pengawasan lebih ketat ekstraksi minerba, di tahun ini kami akan awasi intensif kepada 1.538 pada ekstraksi minerba," ujar Hanif dalam acara Anugerah Lingkungan PROPER 2025, Selasa (7/4/2026).

Hanif mengatakan pengawasan ini nantinya akan difokuskan pada 14 provinsi yang memiliki aktivitas pertambangan. Adapun, jika perusahaan belum memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), maka Kementerian LH akan mempertimbangkan pembekuan izin operasional.
"Jadi mohon dimaklumi sangat bahwa kami detailkan pada aktivitas di 14 provinsi di dalamnya ada perusahaan tersebut, bila belum ada sertifikasi SLO untuk pembuangan air, maka kami izin pembekuan perusahaannya," ujarnya.

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Harga Melambung, Pengusaha Batu Bara CS Bakal Kena Windfall Tax!

2026-04-08T01:00:34Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan skema windfall tax, di tengah besarnya potensi kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia di pasar dunia efek perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, perang itu tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia yang menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Melainkan, juga komoditas ekspor utama RI, seperti harga minyak mentah kelapa sawit (CPO), nikel, batu bara, alumunium, tembaga, emas, kopi, hingga karet.
"Tentunya kita bisa menyiapkan pemerintah untuk skema windfall tax," kata Misbakhun dalam program dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (7/4/2026)

Misbakhun mengatakan, skema windfall tax yang diterapkan untuk memajaki durian runtuh profit eksportir komoditas itu penting sebagai penopang penerimaan negara dari sisi pajak.
Terutama karena kebutuhan penerimaan negara saat ini makin tinggi untuk mengompensasi tekanan belanja negara dari sisi subsidi energi, karena BBM bersubsidi seperti Pertalite pemerintah tetapkan tidak naik meski harga minyak mentah dunia tengah melambung demi menjaga daya beli masyarakat.
"Tentunya ini kan harus dibicarakan bersama dengan asosiasi pengusahanya, secara sektoral, secara sebagian bahwa pada tingkat harga tertentu yang kapan disebut Windfall dan kapan kemudian dikenakan berapa persen. Ini juga menimbulkan potensi di luar yang normal," tutur Misbakhun.
Melalui skema kebijakan windfall tax, Kementerian Keuangan kata dia nantinya memiliki ruang untuk menjaga defisit APBN tetap dalam batas aman UU Keuangan Negara, yakni 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ia mengatakan, defisit APBN hanya akan bergerak naik 0,2% poin, dari target 2,68% sepanjang tahun ini menjadi 2,88%.
"Nah ini tentunya akan memberikan penguatan-penguatan kepada penerimaan negara yang bisa meng-offset kenaikan dampak kenaikan BBM, kemudian kita tutupi dari penerimaan dari sektor yang mengalami lonjakan harga yang biasa kita sebut dengan windfall tadi," papar Misbakhun.
"Nah kalau kita bisa mengexercise ini dengan baik, saya yakin akan APBN kita mempunyai daya tahan yang lebih kuat dan tidak ada perlu kekhawatiran yang berlebihan bahwa kita akan mengharapi tekanan," tegasnya.

Penting dicatat, windfall tax bukanlah istilah baru dalam dunia perpajakan. Berdasarkan artikel di website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bertajuk "Windfall Tax: Dampaknya terhadap Industri batu bara", windfall tax merupakan bentuk pajak khusus yang dikenakan pada pendapatan yang tak terduga atau di luar perkiraan yang diperoleh oleh suatu industri atau perusahaan tertentu.
Penerapan pajak ini bertujuan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan yang diperoleh dari perubahan harga komoditas atau situasi pasar yang menguntungkan secara tiba-tiba. Dengan mengenakan pajak pada keuntungan yang tak terduga ini, pemerintah bisa mendapatkan dana tambahan untuk berbagai keperluan pembangunan, infrastruktur, atau untuk program sosial.

(arj/mij)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Harga Nikel Bertahan di Level US$17 Rib

2026-04-08T01:00:30Z

Setelah kuota produksi dipangkas, harga nikel dunia naik dan stabil di kisaran US$17 ribu.(Dok. MetroTV)

KEBIJAKAN pemerintah menahan laju produksi nikel mulai menunjukkan dampak signifikan. Setelah lama tertekan akibat banjir pasokan global, harga nikel kini berangsur pulih dan stabil di kisaran US$17 ribu per ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut harga sempat melonjak sebelum akhirnya menemukan titik keseimbangan baru.
“Harga sempat mencapai US$18.600 per ton, kemudian stabil di angka 17-an. Sekarang sekitar US$17.200-US$17.400 per ton,” ujar Tri dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Selasa.Baca juga : ESDM Dorong Hilirisasi minerba, Indonesia Bisa Kuasai Pasar Timah dan Nikel Dunia
Kenaikan ini menjadi titik balik setelah sebelumnya harga nikel tertahan di kisaran US$14 ribu hingga US$15 ribu per ton. Menurut Tri, kondisi tersebut dipicu oleh kelebihan pasokan di pasar global.
“Itulah penyebab harga nikel dunia tidak mengalami kenaikan, stagnan di angka US$14 ribu-US$15 ribu per ton,” jelasnya.
Ia menambahkan, oversupply global saat itu diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 250 ribu ton, sehingga menekan harga dalam jangka cukup panjang.Baca juga : ESDM Dorong Hilirisasi hingga Produk Jadi, Begini Respons Pelaku Industri
Perubahan mulai terlihat sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan pengendalian produksi pada akhir 2025. Langkah tersebut langsung direspons pasar dengan penguatan harga.
ESDM berharap kebijakan ini bisa menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
“65 persen suplai nikel dunia berasal dari Indonesia. Karena itu, kami ingin Indonesia bisa menjadi pemain yang menentukan harga,” kata Tri.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga memangkas kuota produksi. Untuk 2026, volume produksi yang telah disetujui berada di kisaran 190 juta hingga 200 juta ton.
Sementara itu, total kuota produksi ditetapkan sekitar 250 juta hingga 260 juta ton, turun signifikan dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Langkah ini menandai pergeseran kebijakan pemerintah dari sekadar mengejar volume produksi menuju pengendalian pasar. Jika konsisten dijalankan, Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga pengendali arah harga nikel dunia. (Ant/Z-10)

Source https://mediaindonesia.com

Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan di Tengah Dinamika Global dan Perubahan Iklim

2026-04-08T01:00:29Z

Mentan Andi Amran Sulaiman.(MI/Naufal Zuhdi)

KEMENTERIAN Pertanian bersama Komisi IV DPR RI terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, serta dampak perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat.
“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Amran pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (7/4).Baca juga : BRIN dan FAO Perkuat Kolaborasi Transformasi Peternakan Berkelanjutan
Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.
Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.
Kementerian Pertanian, sambung Amran, telah memberikan instruksi langkah-langkah strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.Baca juga : Ilmuwan Ungkap Cara Tanaman 'Berpikir' di Tengah Perubahan Iklim
Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.
Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.
Di sisi produksi, Kementerian Pertanian terus mendorong program prioritas untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, antara lain melalui cetak sawah dan optimasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.
Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menyiagakan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) secara masif. Pada periode 2024–2025 misalnya, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada tahun 2026. Sementara itu, distribusi infrastruktur air mencapai 94 ribu unit pada periode yang sama, dengan target tambahan 21 ribu unit pada tahun 2026.
Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan sebagai implikasi dari kenaikan harga BBM akibat krisis energi global, Presiden Prabowo telah menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) yang bersumber dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung.
“Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B-50. Insya Allah, tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, pemerintah juga akan mengimplementasikan pembangunan pabrik etanol dengan bahan baku dari ubi kayu, tebu, dan jagung,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini tidak lagi sekadar persoalan produksi, tetapi telah menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.
“Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang telah mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Prediksi terjadinya El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi,” tutur Titiek.
Ia juga menekankan pentingnya intensifikasi lahan sebagai strategi utama peningkatan produksi pangan nasional. “Kami sampaikan juga ke Pak Menteri supaya kalau mengenai pangan ini, penting untuk melakukan intensifikasi lahan pertanian. Bagaimana lahan yang ada ini bisa panen dua kali, yang sekali bisa panen dua kali, kemudian yang dua bisa jadi tiga,” tegasnya.
“Yang perlu diperhatikan adalah mengenai air, pompa air untuk menghadapi kemarau panjang ini perlu diperbanyak, kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya hasil pertanian kita bisa meningkat,” lanjutnya.
Senada dengan Menteri Pertanian, Titiek menilai bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang tidak lagi business as usual.
“Kita semua sepakat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, maka stabilitas nasional juga akan ikut terancam,” beber Titiek. (Fal/P-3)

Source https://mediaindonesia.com

ESDM Dorong Hilirisasi hingga Produk Jadi, Begini Respons Pelaku Industri

2026-04-08T01:00:27Z

ilustrasi.(MI)

PEMERINTAH terus mendorong penguatan hilirisasi sumber daya alam agar tidak berhenti pada produk mentah maupun setengah jadi, melainkan hingga menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi.
Direktur Jenderal Mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menegaskan arah industrialisasi Indonesia ke depan adalah mengurangi ekspor bahan mentah dan memperkuat industri hilir di dalam negeri.
“Industrialisasi yang kita harapkan adalah tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi menjual produk jadi. Dari komoditas mentah bisa naik menjadi produk akhir dengan nilai tambah lebih tinggi,” kata Tri di acara “Unlocking Growth in the Middle-Income Trap” yang digelar Tutur Media, Selasa (7/4).Baca juga : ESDM Dorong Hilirisasi Minerba, Indonesia Bisa Kuasai Pasar Timah dan Nikel Dunia
Ia mencontohkan, komoditas seperti karet seharusnya tidak lagi dijual dalam bentuk bahan baku, melainkan diolah menjadi produk akhir seperti ban. Dengan demikian, fluktuasi harga komoditas dapat ditekan dan nilai ekonomi yang diperoleh lebih stabil.
Namun demikian, Tri mengakui saat ini Indonesia masih banyak berada pada tahap produk antara (intermediate product) dan belum sepenuhnya mencapai tahap hilir paling akhir.
Menurutnya, kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang diatur sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah berhasil mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Ke depan, pemerintah akan melanjutkan strategi tersebut agar industri bergerak lebih dalam hingga menghasilkan produk jadi.Baca juga : Harga batu bara Turun ke Rp1,69 Juta per Ton, Tekanan Pasokan Global belum Reda
“Industri sudah mulai terbentuk sampai produk antara. Sekarang tantangannya bagaimana mendorong hingga ke produk akhir. Ini yang terus kita upayakan dengan komunikasi intensif bersama pelaku industri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia, Arif Perdana Kusumah, menilai program hilirisasi nikel Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak dimulai pada 2014 melalui larangan ekspor bijih nikel.
Ia mengungkapkan, kapasitas pengolahan nikel Indonesia telah meningkat hingga sekitar 1,7 juta ton, sementara produksi mencapai sekitar 2,5 juta ton hingga 2025. Namun, sebagian besar masih berupa produk antara.
“Sekitar 90% produk nikel kita masih diekspor dalam bentuk intermediate. Kemudian diolah di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan harga lebih mahal,” ujarnya.
Arif menegaskan, ke depan Indonesia perlu memperkuat hilirisasi agar tidak hanya berhenti di tahap awal, tetapi mampu menghasilkan produk akhir di dalam negeri.
Ia sejalan dengan pemerintah bahwa langkah tersebut penting untuk memperkuat industrialisasi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
“Program hilirisasi harus didorong lebih dalam lagi agar kita benar-benar menghasilkan barang jadi di dalam negeri,” pungkasnya. (Fal/P-3)

Source https://mediaindonesia.com

BEI Target Evaluasi 11 Kriteria FCA Rampung Kuartal II/2026, Apa Saja yang Diubah?

2026-04-08T01:00:26Z

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan evaluasi sistem perdagangan saham di papan pemantauan khusus dengan skema full auction (FCA).
FCA adalah sistem perdagangan saham di mana transaksi tidak terjadi secara langsung (real-time), tetapi dikumpulkan dulu dalam periode tertentu, lalu dieksekusi sekaligus pada satu harga kesepakatan (auction price). Mekanisme ini tengah mendapat sorotan karena menimbulkan pro dan kontra.
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap proses evaluasi ini rampung dalam kuartal II/2026. "Kami harapkan demikian," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Jeffrey mengatakan evaluasi FCA tersebut dilakukan BEI usai otoritas bursa sebelumnya berfokus pada penyampaian proposal reformasi pasar modal kepada indeks provider global MSCI dan FTSE.
"Sedang masuk dalam proses, baru mulai, ini kan baru masuk awal kuartal kedua. Sesuai yang kami sampaikan, akan kami lakukan ini di kuartal kedua. Saat ini, setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan seluruh proposal kita kepada MSCI dan FTSE, tetapi itu bukan akhir. Saat ini kami masuk dalam tahap untuk berkomunikasi dengan MSCI dengan FTSE, dan juga dengan investor global," tandasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan papan pemantauan khusus FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.
Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.
Pada kesempatan terpisah, Jeffrey menjelaskan bahwa perubahan pada papan pemantauan khusus FCA akan bersifat progresif, walau dirinya enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Adapun, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus.
“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey.
Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.
Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.
“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).
Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.
“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi.
Sebagai informasi, berikut adalah 11 kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA;
1. Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir
2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya
4. Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa
5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir
6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi
7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction
8. Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian
9. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian
10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan
11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan

Source https://www.bisnis.com

Black Diamond (COAL) Dirikan Anak Usaha Baru, Ekspansi ke Bisnis Pelayaran

2026-04-08T01:00:22Z

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang batu bara, PT Black Diamond Resources Tbk. (COAL), memperluas lini bisnisnya dengan mendirikan entitas anak baru yang bergerak di sektor pelayaran dan logistik maritim.
Perseroan mendirikan PT Black Diamond Shipping (BDS) pada 29 Maret 2026. Entitas baru ini dibentuk sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha sekaligus mendukung kegiatan operasional grup, khususnya di sektor transportasi batu bara.
Berdasarkan keterbukaan informasi, pendirian BDS telah dituangkan dalam Akta Pendirian No. 10 tertanggal 29 Maret 2026 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Direktur Utama COAL Donny Janson Manua menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan dalam memperluas cakupan bisnis.
"Perseroan telah mendirikan Entitas Anak baru bernama PT Black Diamond Shipping yang dituangkan dalam Akta Pendirian No. 10 tertanggal 29 Maret 2026 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, SH., M.KN dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0025241.AH.01.01.TAHUN 2026 tanggal 29 Maret 2026,” kata Donny di keterbukaan infromasi, Selasa (7/4/2026).
BDS memiliki modal dasar sebesar Rp5 miliar, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2 miliar. Dalam struktur kepemilikan, COAL menguasai 99,95% saham atau senilai Rp1,999 miliar dari total modal disetor.
Adapun, entitas anak tersebut akan fokus pada berbagai kegiatan usaha di sektor maritim, mulai dari angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan kapal, jasa keagenan kapal, hingga penyewaan alat transportasi air.
“Tujuan didirikannya BDS adalah untuk memperluas bisnis Grup Perseroan di bidang (a) angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (50131), (b) Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133), (c) Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (50141), (d) Aktivitas pengelolaan kapal (52225), (e) Jasa Keagenan Kapal/ Agen perkapalan perusahaan pelayaran (52297), dan (f) Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air (77312),” tambah Donny.
Manajemen menegaskan bahwa pendirian entitas anak ini bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi material sesuai ketentuan regulator.
Selain itu, langkah ekspansi ini juga tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan dalam jangka pendek.
_______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Source https://www.bisnis.com

United Tractors (UNTR) Diproyeksi Raup Laba Rp3,2 Triliun pada Kuartal I/2026

2026-04-08T01:00:18Z

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja operasional PT United Tractors Tbk. (UNTR) hingga Februari 2026 dinilai masih terjaga kendati menunjukkan perlambatan yang dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala perizinan RKAB hingga faktor musiman Ramadan.
Berdasarkan data publikasi UNTR per Februari 2026 Penjualan alat berat Komatsu tercatat melemah menjadi 259 unit pada Februari 2026, atau turun 40% secara tahunan yang sebesar 435 unit, dan 58% dibandingkan bulan sebelumnya.
Meski demikian, secara kumulatif dua bulan pertama 2026, penjualan mencapai 869 unit atau turun 11% yoy. Angka ini masih sejalan dengan target tahunan UNTR sebesar 4.500 unit, setara 19% dari target jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebesar 17%.
Penurunan terjadi di hampir semua sektor, terutama pertambangan -51% secara bulanan dan kehutanan -89%. Secara year to date pangsa pasar Komatsu adalah sebesar 21%.
Analis PT Indopremier Sekuritas Reggie Parengkuan mengatakan penurunan kinerja ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala perizinan Rencana Kerja Anggaran Biaya atau RKAB hingga faktor musiman Ramadan.
Selain dari alat berat, volume produksi batu bara oleh entitas PT Pamapersada Nusantara juga mengalami penurunan. Pada Februari 2026, produksi tercatat 9,6 juta ton dengan overburden atau OB sebesar 74,3 juta bcm, masing-masing turun 10% dan 12% secara bulanan.
“Penurunan ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta upaya efisiensi biaya dari para penambang,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Selasa (7/4/2026).
Namun demikian secara kumulatif sepanjang 2 bulan pertama 2026 produksi batu bara mencapai 20 juta ton dan OB sebesar 159 juta bcm, turun 7% secara tahunan. Capaian ini masih sesuai dengan panduan tahunan perusahaan.
Kinerja anak usaha di sektor batu bara termal dan metalurgi, Tuah Tarangga Agung, juga tercatat melemah. Penjualan batu bara pada Februari 2026 tercatat 1,3 juta ton, turun 15% secara bulanan. Penurunan terjadi baik pada batu bara termal maupun metalurgi.
Sepanjang dua bulan pertama 2026, penjualan batu bara termal mencapai 2,3 juta ton atau naik 10% secara tahunan, sementara coking coal hanya 0,5 juta ton turun 36% secara tahunan. Angka ini masih di bawah target tahunan.
“Perlu dicatat, RKAB TTA untuk 2026 disetujui sebesar 7,5 juta ton, atau hanya separuh dari target awal 15 juta ton. Meski demikian, revisi masih berpotensi terjadi pada semester II,” lanjutnya.
Dari sektor mineral, penjualan emas relatif stagnan di level 1.000 ons pada Februari 2026. Secara kumulatif, penjualan hanya mencapai 2.000 ons atau anjlok 95% yoy, jauh dari target tahunan.
Kondisi ini disebabkan oleh tambang emas Martabe yang masih menunggu proses audit lingkungan. Operasi tambang diperkirakan baru dapat kembali berjalan sekitar dua bulan setelah audit selesai.
Prospek dan Rekomendasi Saham
Dengan kondisi saat ini, Indopremier Sekuritas memperkirakan UNTR membukukan laba bersih sekitar Rp3,2 triliun pada Kuartal I/2026, dengan asumsi tidak ada tambahan kerugian dari segmen mineral seperti emas dan nikel.
Analis mempertahankan rekomendasi Hold untuk saham UNTR dengan target harga Rp28.500 per saham. Sentimen positif ke depan antara lain berasal dari potensi dimulainya kembali operasi Martabe dan pelonggaran persetujuan RKAB.
Selain itu, perusahaan juga memperpanjang program buyback saham senilai Rp2 triliun hingga 30 Juni 2026, dari sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 April.

Source https://www.bisnis.com

Adaro terapkan standar ketat kelola air tambang

2026-04-08T01:00:11Z

Tanjung (ANTARA) - PT adaro Indonesia menerapkan standar ketat dalam pengelolaan air tambang melalui sistem pengolahan yang terintegrasi agar air yang dialirkan kembali ke sungai maupun anak sungai memenuhi standar baku mutu lingkungan.Land Community and Mediation (MCM) PT adaro Indonesia, Djoko Susilo, mengatakan pengelolaan air tambang menjadi salah satu pilar utama dalam operasional berkelanjutan."Melalui sistem pengolahan terintegrasi dan pengawasan teknis yang ketat, perusahaan memastikan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu lingkungan, bahkan melampaui regulasi yang ditetapkan pemerintah," jelas Djoko, Selasa.Mine Services Department Head PT adaro Indonesia, Sofyan Hadi, menambahkan pengelolaan air tambang adaro didukung fasilitas 18 kolam yang berada di Kabupaten Tabalong dan Balangan.“Kami kerja 24 jam tidak boleh lepas, mau hujan badai, tantangannya seperti itu. Jadi tidak boleh terjadi insiden lingkungan maupun insiden terhadap personel kami baik mulai level manajemen sampai ke bawah,” ujar Sofyan. adaro mengimplementasikan teknologi pemantauan secara real time guna memastikan semuanya terstandarisasi. Alat tersebut membuat data pemantauan terhubung langsung ke server Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Menurut Sofyan, luasnya area operasional pertambangan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan proses pengelolaan air tambang agar berjalan optimal.Sehingga, pihaknya dalam menjalankan tugas tim pengelolaan air harus siap dalam segala kondisi cuaca ekstrem seperti hujan badai.Sebelumnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tabalong melihat langsung area pengolahan air tambang di Setting Pond (SP) 3 adaro. Pantauan di lapangan rombongan jurnalis melihat setting pond berair jernih, bahkan berwarna kebiruan.

Rombongan juga melihat ke titik penasaran di mana keluaran dinyatakan melebihi baku mutu pemerintah.

Source https://kalsel.antaranews.com

Dikit Lagi Tuntas, RKAB Batu Bara Sudah Disetujui Hampir 600 Juta Ton

2026-04-07T07:00:24Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk perusahaan pertambangan batu bara hampir sepenuhnya selesai. Pemerintah saat ini telah menyetujui RKAB batu bara mendekati angka 600 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa proses persetujuan RKAB saat ini sudah berada di tahap akhir. Pihaknya tinggal menunggu beberapa perusahaan tambang untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan administrasi.
"Hampir finish. Ya kan ini ada beberapa yang belum lengkap dan lain sebagainya, suruh lengkap-lengkapin tapi sudah hampir selesai lah," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Tri memaparkan bahwa akumulasi volume persetujuan produksi batu bara saat ini terus bergerak naik dari angka sebelumnya yang berada di level 580 juta ton.
"(Dari 580 juta ton) sudah bergerak, sudah mendekati, hampir selesai lah. Ya gitulah kira-kira," tambahnya.
Terkait wacana kebijakan relaksasi atau pelonggaran kuota produksi batu bara yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Tri membenarkan adanya rencana "relaksasi terukur" tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan mekanisme teknis maupun waktu pelaksanaan revisi RKAB tersebut.
Pemerintah sangat berhati-hati dalam menambah kuota produksi agar tidak merusak keseimbangan pasar. Menurut Tri, penambahan pasokan yang tidak terkendali justru berisiko memicu kelebihan pasokan (oversupply) yang pada akhirnya akan menekan harga batu bara.
"Mekanismenya belum. Ini kan supply demand, begitu nanti supply-nya over lagi ya pasti turun lagi (harganya)," jelas Tri.
Di sisi lain, Tri memastikan bahwa alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), khususnya bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero), dalam kondisi yang sangat aman. Ia menyebutkan bahwa proses pengamanan pasokan saat ini sudah masuk ke tahap penyelesaian kontrak.
"Insya Allah aman. Untuk saat ini ya tinggal kontrak antara PLN sama yang diberikan tugas," pungkasnya.
Target batu bara
Untuk sektor batu bara, pemerintah berencana memangkas produksi pada 2026 menjadi kurang lebih sekitar 600 juta ton. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi 2025 sebesar 790 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemangkasan target produksi ini ditujukan guna mendorong harga batu bara kembali naik dan menjaga cadangan batu bara ke depannya.
Menurut dia, Indonesia sendiri menyuplai sekitar 514 juta ton batu bara atau 43% dari total volume perdagangan dunia yang mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Kondisi inilah yang menjadi biang kerok jatuhnya harga batu bara.
"Akibatnya apa supply and demand tidak terjaga, artinya harga batu bara turun. Lewat kesempatan berbahagia ini, Kementerian ESDM sudah rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan lakukan revisi terhadap kuota RKAB. Jadi, produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang kita untuk cucu kita," ujar Bahlil, dikutip Senin (19/1/2026).

(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com

IHSG Masih Volatil, Deretan Saham Ini Menarik Buat Dilirik

2026-04-07T07:00:20Z

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,53% ke level 6.989,43 pada perdagangan Senin (6/4). Pelemahan ini terjadi di tengah aksi jual investor asing serta tekanan dari sentimen global.
Sejumlah saham menjadi penopang pergerakan indeks, di antaranya AMMN yang naik 6,91%, MSIN melesat 16,17%, dan BUMI menguat 6,14%. Sebaliknya, saham DSSA turun 9,34%, BREN melemah 9,17%, dan BYAN terkoreksi 5,87% sehingga menjadi penekan utama IHSG.
Dari sisi aliran dana, investor asing tercatat melakukan jual bersih (net sell) sebesar Rp611,26 miliar di pasar reguler dan Rp622,92 miliar di seluruh pasar.
Secara sektoral, mayoritas sektor berada di zona merah. Sebanyak 8 dari 11 sektor melemah, dengan sektor infrastruktur mencatat penurunan terdalam sebesar 0,92%. Sementara itu, sektor cyclicals menjadi satu-satunya yang mencatat penguatan signifikan, naik 2,26%.
Berbeda dengan pasar domestik, bursa saham Amerika Serikat justru ditutup menguat. Indeks Dow Jones naik 0,36% ke 46.669, S&P 500 menguat 0,44% ke 6.611, dan Nasdaq naik 0,54% ke 21.996. Kenaikan ini ditopang oleh data PMI ISM sektor jasa yang menunjukkan ekonomi AS masih berekspansi pada Maret.
Namun, sentimen positif dari AS belum mampu mendorong pasar Indonesia. IHSG masih dibayangi tekanan dari faktor ekonomi dan fiskal, terutama dampak supply shock akibat konflik Iran di sektor migas. Hal ini tercermin dari pelemahan ETF EIDO sebesar 1,03% dan indeks MSCI Indonesia yang turun 0,61%.
Dari sisi kinerja emiten, Dayamitra Telekomunikasi (MTEL) membukukan laba bersih yang relatif stabil sebesar Rp2,11 triliun pada 2025, sedikit naik dari Rp2,10 triliun pada 2024. Pendapatan perusahaan meningkat 2,43% menjadi Rp9,53 triliun, didorong oleh bisnis utama penyewaan menara telekomunikasi yang menyumbang Rp8,83 triliun.
Meski demikian, beban pokok pendapatan MTEL juga meningkat 4,90% menjadi Rp4,72 triliun. Secara teknikal, saham MTEL berpotensi mengalami rebound jangka pendek menuju level Rp630 setelah membentuk pola doji.
Sementara itu, Alamtri Resources Indonesia (adro) meningkatkan nilai buyback saham menjadi Rp5 triliun dari sebelumnya Rp4 triliun. Langkah ini diperkirakan hanya memberikan dampak terbatas terhadap laba per saham (EPS), yang naik menjadi USD0,016 dari sebelumnya USD0,015.
Di sisi lain, ekuitas perusahaan diproyeksikan turun menjadi USD4,70 juta dari USD5,00 juta. Manajemen akan meminta persetujuan aksi buyback ini dalam RUPS pada 17 April, dengan rencana pelaksanaan mulai 18 April selama 12 bulan ke depan.
Secara teknikal, saham adro masih bergerak dalam tren bullish namun cenderung sideways, dengan kisaran pergerakan di level Rp2.450 hingga Rp2.570.
Rekomendasi Saham Hari Ini:
BIPI
Buy 216-220 | TP 228-238 | SL 202

BRPT
Buy 1340-1350 | TP 1375-1435 | SL 1255

BNBR
Buy 111-113 | TP 116-119 | SL 107

TINS
Buy 3540-3560 | TP 3610-3660 | SL 3340

AYAM
Buy 308-312 | TP 318-324 | SL 292

Disclaimer: Segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.
Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(ayh/ayh)

Source https://www.cnbcindonesia.com

Asing Kompak Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Tinggalkan Level 7.000

2026-04-07T07:00:18Z

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada awal pekan ini, tren koreksi masih menghantam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks ditutup berakhir turun 0,53% ke bawah level 7.000 atau tepatnya parkir di posisi 6.989,43 pada perdagangan Senin (6/4/2026).
Nilai transaksi tembus Rp 15,25 triliun, melibatkan 29,21 miliar saham dalam 1,66 juta transaksi. Sebanyak 255 saham naik, 412 turun, dan 151 tidak bergerak.

Seiring dengan itu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sebesar Rp622,92 miliar di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp611,26 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp11,66 miliar di pasar negosiasi dan tunai.
Lantas, apa saja saham-saham yang kompak masuk antrean jual asing? Mengutip Stockbit, berikut net foreign sell perdagangan Senin!

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp350,62 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp148,96 miliar
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp132,94 miliar
PT bumi resources Tbk. (BUMI) - Rp66,64 miliar
PT bumi resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp58,13 miliar
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp52,82 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp51,09 miliar
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp32,50 miliar
PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) - Rp29,11 miliar
PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp20,76 miliar

(fsd/fsd)

Source https://www.cnbcindonesia.com